Menkes Siapkan Dukungan, Satu RSUD Parimo Menuju Standar Nasional

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mendorong pembenahan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayahnya melalui dukungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Upaya tersebut disampaikan Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase saat bertemu Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Ruang Rapat 215 Gedung Adhyatma Kemenkes RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Erwin didampingi Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran dan Kepala Bappelitbangda Irwan. Mereka memaparkan kondisi geografis serta kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong yang memiliki wilayah cukup luas dan jarak antarfasilitas kesehatan yang relatif jauh.

Bupati menjelaskan, Parigi Moutong saat ini memiliki tiga rumah sakit umum daerah (RSUD), yakni RSUD Anuntaloko di wilayah ibu kota kabupaten, RSUD Raja Tombolotutu di Kecamatan Tinombo yang berjarak sekitar 167 kilometer, serta RSUD Buluye Napoae di Kecamatan Moutong dengan jarak sekitar 296 kilometer.

Selain itu, terdapat 24 puskesmas yang tersebar di 23 kecamatan.

Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemkab Parimo dalam mengusulkan penguatan fasilitas kesehatan, terutama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan merata.

Untuk tingkat puskesmas, Pemkab Parimo mengusulkan pembangunan tujuh gedung baru puskesmas, 18 puskesmas pembantu (pustu), pengadaan 18 unit ambulans, enam instalasi pengolahan air limbah (IPAL), 21 unit water treatment plant, tujuh sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta pemenuhan sarana dan alat kesehatan.

Sementara di RSUD Anuntaloko, usulan diarahkan pada penguatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak (KJSU-KIA).

Usulan lainnya mencakup rehabilitasi gedung bersalin dan nifas, pengadaan ambulans, genset, serta pemenuhan alat kesehatan.

Untuk RSUD Raja Tombolotutu, Pemkab Parimo menyoroti tingginya angka rujukan pasien serta kondisi alat kesehatan yang rentan mengalami korosi karena berada di kawasan pesisir. Pemerintah daerah mengusulkan pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah (UTD), rehabilitasi ruang operasi dan IGD, penambahan poli rawat jalan, serta pemenuhan alat kesehatan.

Sedangkan di RSUD Buluye Napoae, usulan pembangunan mencakup sejumlah fasilitas penunjang layanan, antara lain gedung rawat inap, UTD, ruang operasi, laboratorium, IGD, radiologi, gizi, laundry, pemulasaran jenazah, rumah dinas atau rusunawa staf, hingga pengadaan ambulans dan alat kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama jajaran Kemenkes menyambut usulan tersebut. Kementerian menyatakan akan memberikan dukungan terhadap peningkatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong.

Dukungan tersebut antara lain berupa penyesuaian standar alat kesehatan di tiga RSUD serta rehabilitasi gedung rumah sakit dan puskesmas yang belum memenuhi standar.

Kemenkes juga akan melakukan pemilihan terhadap salah satu dari tiga RSUD di Parigi Moutong untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya menuju rumah sakit berstandar nasional, dengan mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan.

Selain fasilitas pelayanan, dukungan infrastruktur juga mencakup pembangunan rumah dinas di RSUD dan puskesmas serta rumah susun bagi tenaga medis di RSUD Buluye Napoae.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Kemenkes juga membuka peluang pembiayaan pendidikan bagi putra-putri berprestasi asal Parigi Moutong untuk menempuh pendidikan kedokteran umum, kedokteran gigi hingga dokter spesialis di universitas yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan fasilitas sekaligus sumber daya manusia kesehatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat di wilayah Parigi Moutong dapat semakin merata.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Parigi Moutong mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan fasilitas kesehatan rujukan.