
Ampana, Sulteng – Wakil Bupati Tojo Una-Una, Surya, S.Sos., M.Si., mendesak sinergi lintas instansi untuk menuntaskan berbagai persoalan pertanahan dan infrastruktur di kawasan transmigrasi. Hal itu ia tegaskan saat membuka kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Transmigrasi Tahun 2026 di Kantor Bupati Tojo Una-Una, Rabu (3/6/2026).
Surya menekankan bahwa kepastian hukum atas lahan transmigran menjadi prioritas utama. Pasalnya, hingga saat ini, masih banyak lahan yang terkendala status kawasan hutan serta belum memiliki sertifikat hak milik maupun hak pengelolaan lahan.
“Permasalahan pertanahan ini adalah kendala utama. Kami berharap forum ini tidak sekadar pertemuan, tapi menghasilkan solusi konkret agar masyarakat transmigrasi memiliki kepastian hukum atas lahan yang mereka kelola,” ujar Surya.
Kabupaten Tojo Una-Una saat ini menaungi dua kawasan transmigrasi besar, yakni Kawasan Padauloyo (mencakup empat kecamatan) dan Kawasan Ulubongka, serta UPT Uentangko yang masih dalam tahap pembinaan. Khusus di UPT Uentangko, Surya menyoroti keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, ia juga menagih dukungan pusat untuk realisasi pengembangan satuan permukiman baru di kawasan Padauloyo. Menurutnya, kesiapan sarana hunian dan fasilitas pendukung menjadi kunci agar penempatan transmigran baru dapat segera terlaksana.
“Kami mengajak semua pihak untuk duduk bersama mencari langkah konkret. Tujuannya satu: mendorong kesejahteraan masyarakat transmigrasi melalui pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Transmigrasi RI, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta para pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Tojo Una-Una.




Tidak ada komentar