Prabowo Panggil Mentan Amran, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi El Nino Godzilla

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi potensi dampak fenomena iklim El Nino Godzilla terhadap sektor pangan nasional.

Hal tersebut dibahas saat Presiden Prabowo memanggil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026), guna mengevaluasi kesiapan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim yang diperkirakan dapat memengaruhi produksi pertanian.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa kondisi stok pangan nasional saat ini berada pada level yang aman. Hingga Juni 2026, cadangan beras nasional tercatat mencapai sekitar 5,2 juta ton.

Jumlah tersebut belum termasuk stok beras yang tersedia di hotel, rumah tangga, dan restoran, sehingga ketersediaan pangan nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama 10 hingga 11 bulan ke depan.

Untuk mengantisipasi dampak kekeringan akibat El Nino, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Di antaranya melalui pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, serta program pompanisasi guna menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan lahan rawa agar produktivitas pertanian meningkat. Melalui program tersebut, frekuensi panen yang sebelumnya hanya satu kali dalam setahun diharapkan dapat meningkat menjadi dua hingga tiga kali panen.

Upaya penguatan sektor pangan juga dilakukan melalui percepatan program cetak sawah baru di berbagai daerah. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan luas tanam dan menjaga stabilitas produksi pangan nasional dalam jangka panjang.

Di sektor peternakan, pemerintah terus melakukan stabilisasi harga telur dan ayam melalui kolaborasi antara pemerintah, peternak, dan Badan Gizi Nasional. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan harga pangan di tingkat masyarakat.

Tak hanya fokus pada ketahanan pangan, pemerintah juga mempercepat program hilirisasi sektor hortikultura. Sejumlah komoditas strategis seperti kopi, kelapa, dan tebu menjadi prioritas untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dalam negeri.

Sementara itu, berbagai program bantuan bagi petani akan terus dilanjutkan hingga tahun 2027 dengan cakupan lahan mencapai sekitar 870 ribu hektare, termasuk di wilayah Papua. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Karena itu, seluruh langkah antisipatif terus dilakukan agar Indonesia tetap mampu menghadapi berbagai tantangan iklim dan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

“Ketahanan pangan harus dijaga, petani harus diperkuat, dan Indonesia harus siap menghadapi setiap tantangan iklim dengan langkah yang terukur dan berkelanjutan,” menjadi pesan utama Presiden dalam upaya menjaga stabilitas pangan nasional.

Sumber: Setkab RI