Bupati Amirudin Buka Survei Kepuasan Masyarakat, Tiga OPD Jadi Fokus

Luwuk, Sulteng – Pemerintah Kabupaten Banggai memperkuat evaluasi pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei ini melibatkan penilaian langsung masyarakat sebagai penerima layanan pemerintah.

Pelaksanaan SKM ditandai dengan Seminar Awal Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banggai yang dibuka Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, S.P., M.P., M.M., di Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai, Senin (28/9/2026).

Pada survei kali ini, kajian difokuskan pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Ketenagakerjaan.

Bupati Amirudin mengatakan survei kepuasan masyarakat penting dilakukan pada OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui bagaimana masyarakat menilai pelayanan yang mereka terima. Penilaian tersebut dapat menjadi dasar untuk melihat kualitas pelayanan dari sudut pandang pengguna layanan.

“Kita ingin mengetahui secara langsung bagaimana masyarakat menilai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Karena yang merasakan langsung pelayanan itu adalah masyarakat,” kata Amirudin.

Ia menegaskan evaluasi pelayanan tidak cukup hanya dilakukan dari sisi internal pemerintah. Pengalaman masyarakat saat mengakses layanan juga perlu menjadi bagian dari penilaian.

“Dari hasil survei inilah kita bisa melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.

Amirudin juga meminta agar hasil survei tidak berhenti pada penyusunan laporan. Data dan rekomendasi yang dihasilkan harus menjadi bahan bagi masing-masing OPD untuk melakukan pembenahan.

Sementara itu, Kepala BRIDA Kabupaten Banggai Andi Nur Syamsy Amir, S.STP., M.Si., mengatakan pelaksanaan survei menggandeng Universitas Muhammadiyah Luwuk sebagai mitra akademik.

Keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat memperkuat aspek metodologi sekaligus memastikan proses kajian berjalan secara sistematis dan objektif.

Menurutnya, tenaga ahli dari perguruan tinggi juga diharapkan dapat membantu menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar evaluasi pelayanan pemerintah daerah.

Seminar awal tersebut membahas sejumlah aspek teknis survei, mulai dari rancangan kajian, metode pengumpulan data, sasaran responden, instrumen survei, hingga tahapan pengolahan dan analisis data.

Melalui evaluasi secara berkala, Pemkab Banggai berharap kualitas pelayanan publik dapat diukur secara lebih objektif. Hasilnya kemudian dapat digunakan untuk menyusun langkah perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman masyarakat sebagai penerima layanan.