Gubernur Sulteng Tegaskan Asta Cita Harus Selaras dengan RPJMD

Ampana, Sulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan pelaksanaan Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden di Sulawesi Tengah harus berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah serta menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Anwar Hafid saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Reconnect Buka Buka Island, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Jumat (11/9/2026).

Menurut Anwar, pelaksanaan Asta Cita di Sulawesi Tengah harus disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029 yang dijabarkan melalui sembilan program unggulan atau 9 Berani.

“Visi besar kita, Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan, dijabarkan dalam empat misi RPJMD yang selaras dengan seluruh delapan poin Asta Cita,” ujar Anwar Hafid.

Ia menilai keselarasan tersebut penting agar program prioritas nasional yang dilaksanakan di daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari agenda pembangunan Sulawesi Tengah.

Dalam rakor tersebut, Anwar memaparkan sejumlah capaian pelaksanaan program prioritas nasional di Sulawesi Tengah.

Untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembentukan koperasi telah mencapai 100 persen dari target 1.981 unit.

Sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mengoperasikan 228 dari target 307 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program tersebut telah melayani 900.492 penerima manfaat yang tersebar di 13 kabupaten/kota.

Di sektor ketahanan pangan, realisasi program cetak sawah baru mencapai 8.739,95 hektare dari target 10.180 hektare yang tersebar di 10 kabupaten. Program tersebut diproyeksikan memiliki potensi tambahan produksi hingga 61.080 ton gabah kering giling.

Program Sekolah Rakyat juga telah diusulkan untuk dibangun di 12 lokasi yang tersebar pada 11 kabupaten/kota.

Sedangkan program pemeriksaan kesehatan gratis mencatat 392.178 jiwa telah hadir untuk mendapatkan layanan dari target 3.156.102 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 291.980 jiwa telah mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pada sektor penyediaan rumah layak huni, hingga triwulan pertama 2026 telah terealisasi 6.629 unit dari target penanganan 131.650 unit rumah tidak layak huni.

Anwar juga menyampaikan dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap sembilan program unggulan 9 Berani. Pada 2025, program tersebut didukung anggaran sekitar Rp1,73 triliun, sedangkan pada 2026 telah dialokasikan lebih dari Rp1,1 triliun hingga saat ini.

Salah satu capaian yang disorot yakni program Berani Cerdas yang pada 2025 telah memberikan beasiswa kepada 23.649 penerima dengan total anggaran lebih dari Rp84,9 miliar.

Namun, Anwar menegaskan capaian tersebut tidak boleh membuat evaluasi berhenti pada angka-angka laporan.

Menurutnya, rakor harus menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan yang masih terjadi di lapangan secara terbuka dan mencari solusi secara bersama-sama.

“Rapat koordinasi ini adalah ruang evaluasi yang jujur dan terbuka, bukan sekadar seremoni pelaporan,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat agar pelaksanaan Asta Cita dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Anwar menekankan, keberhasilan program prioritas nasional pada akhirnya harus diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Dengan sinergi dan koordinasi yang berkelanjutan, berbagai program prioritas nasional diharapkan dapat terlaksana secara lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, S.H., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai lokasi pelaksanaan rakor.

Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional di Sulawesi Tengah.

Rakor dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah, jajaran pemerintah provinsi dan Kabupaten Tojo Una-Una, serta sejumlah tamu undangan.