Belanja Daerah Kabupaten Poso Dinilai Sesuai Aturan, Bupati Verna Komitmen Tuntaskan Rekomendasi BPK

Palu, Sulteng – Pemerintah Kabupaten Poso dinilai berhasil menjaga kepatuhan dalam pengelolaan belanja daerah sepanjang tahun anggaran 2025.

Hal ini terungkap dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah hingga Triwulan III Tahun 2025 yang digelar di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, Kota Palu.

Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, hadir langsung untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima LHP tersebut bersama perwakilan BPK RI dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso. Turut mendampingi Bupati, jajaran kepala OPD terkait seperti Inspektur Daerah dan Kepala BPKAD Poso.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan BPK, belanja daerah Pemerintah Kabupaten Poso dinyatakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara material.

Hal ini mencakup kepatuhan terhadap PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah hingga aturan terbaru mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tengah dalam sambutannya menekankan bahwa pemeriksaan ini penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap adaptif dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi serta keberlanjutan fiskal.

Meski secara umum dinilai baik, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk penyempurnaan di beberapa poin tertentu. Menanggapi hal itu, Bupati Verna menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim pemeriksa atas koreksi dan masukan yang diberikan.

“Seluruh hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Poso dalam penyusunan dan penyempurnaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke depan,” ujar Bupati Verna.

Bupati menegaskan bahwa jajarannya tidak akan menunda waktu untuk melakukan perbaikan. Komitmen untuk menindaklanjuti seluruh temuan, baik yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern maupun kepatuhan regulasi, akan segera dilaporkan kembali kepada BPK sesuai batas waktu yang ditentukan.

Langkah ini diambil guna memastikan tata kelola keuangan di Bumi Sintuwu Maroso tetap berada pada jalur yang transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat.